INILAH.COM, Jakarta - Korupsiterus menghantui negeri ini. Pemberantasan korupsi terlihat melemah karena tidak ada ketegasan dan kesungguhan untuk melaksanakannya. Bahkan kubu Demokrat begitu getol menolak hak angket pajak untuk membongkar mafia pajak yang membelenggu Indonesia.
Teten Masduki, Sekjen Transparancy International Indonesia (TII) melihat konsolidasi korupsi justru terjadi di tingkat elite dan oligarki yang membuat kepercayaan pasar dan publik pada pemerintah makin merosot.
Ia menambahkan, demokrasi yang sudah dibangun dengan susah payah telah dikuasai para elit-elit negeri ini yang berwatak korup. Hal ini sangat sulit mencari solusi teknis pemberantasan korupsi di Tanah Air, karena masalah korupsi sudah sangat erat dengan politik dan birokrasi.
Dalam kaitan ini, inisiator hak Angket Pajak yang juga Anggota Komisi III DPR, Bambang Soesatyo mengatakan, penolakan usulan hak angket dalam rapat paripurna menunjukkan gagalnya pemerintah Presiden SBY dalam upaya memberantas korupsi. Situasi ini menambah suram prospek pemberantasan KKN.
"Citra bad governance pemerintahan SBY semakin kuat. Gugurnya usul hak angket pajak DPR dalam sidang paripurna menjadi bukti nyata tidak adanya kemauan politik Presiden SBY memberantas modus korupsi paling massif oleh mafia pajak.
Menurutnya, kubu Demokrat justru menggagalkan angket pajak sehingga menimbulkan kecurigaan dan kejengkelan publik bahwa kubu Cikeas dianggap berkepentingan melindungi mafia pajak.
Bambang juga menilai pemberantasan korupsi yang selama ini dilakukan dalam pemerintahan SBY dan berhasil dituntaskan hanyalah koruptor yang memiliki kekuatan politis lemah. Selain itu, gagalnya hak angket lolos saat paripurna dinilai ada peran SBY yang sangat kuat di dalamnya.
"Penolakan mayoritas anggota DPR atas usul hak angket pajak tak bisa dipisahkan dari posisi dan peran Presiden SBY. Sebab, penolakan dalam rapat paripurna DPR dimotori oleh Fraksi Partai Demokrat yang jumlah kursinya paling banyak," jelasnya.
Bambang juga melihat ancaman reshuffle menunjukkan ketakutan Demokrat itu sendiri. "Teror petinggi Demokrat tentang reshuffle kepada anggota koalisi justru memperlihatkan ketakutan mereka yang luar biasa jika usul hak angket itu lolos. Kalau Demokrat dan pemerintahan SBY bersih serta independen, mengapa harus takut membongkar jaringan mafia pajak di negara ini?" ujarnya. [mdr]
Teten Masduki, Sekjen Transparancy International Indonesia (TII) melihat konsolidasi korupsi justru terjadi di tingkat elite dan oligarki yang membuat kepercayaan pasar dan publik pada pemerintah makin merosot.
Ia menambahkan, demokrasi yang sudah dibangun dengan susah payah telah dikuasai para elit-elit negeri ini yang berwatak korup. Hal ini sangat sulit mencari solusi teknis pemberantasan korupsi di Tanah Air, karena masalah korupsi sudah sangat erat dengan politik dan birokrasi.
Dalam kaitan ini, inisiator hak Angket Pajak yang juga Anggota Komisi III DPR, Bambang Soesatyo mengatakan, penolakan usulan hak angket dalam rapat paripurna menunjukkan gagalnya pemerintah Presiden SBY dalam upaya memberantas korupsi. Situasi ini menambah suram prospek pemberantasan KKN.
"Citra bad governance pemerintahan SBY semakin kuat. Gugurnya usul hak angket pajak DPR dalam sidang paripurna menjadi bukti nyata tidak adanya kemauan politik Presiden SBY memberantas modus korupsi paling massif oleh mafia pajak.
Menurutnya, kubu Demokrat justru menggagalkan angket pajak sehingga menimbulkan kecurigaan dan kejengkelan publik bahwa kubu Cikeas dianggap berkepentingan melindungi mafia pajak.
Bambang juga menilai pemberantasan korupsi yang selama ini dilakukan dalam pemerintahan SBY dan berhasil dituntaskan hanyalah koruptor yang memiliki kekuatan politis lemah. Selain itu, gagalnya hak angket lolos saat paripurna dinilai ada peran SBY yang sangat kuat di dalamnya.
"Penolakan mayoritas anggota DPR atas usul hak angket pajak tak bisa dipisahkan dari posisi dan peran Presiden SBY. Sebab, penolakan dalam rapat paripurna DPR dimotori oleh Fraksi Partai Demokrat yang jumlah kursinya paling banyak," jelasnya.
Bambang juga melihat ancaman reshuffle menunjukkan ketakutan Demokrat itu sendiri. "Teror petinggi Demokrat tentang reshuffle kepada anggota koalisi justru memperlihatkan ketakutan mereka yang luar biasa jika usul hak angket itu lolos. Kalau Demokrat dan pemerintahan SBY bersih serta independen, mengapa harus takut membongkar jaringan mafia pajak di negara ini?" ujarnya. [mdr]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar